EWF_CYBER2 | OJK Perketat Aturan BPR, Modal di Bawah Rp6 M Terancam Kena Sanksi
OJK terbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2026 untuk meningkatkan permodalan BPR. Aturan ini bertujuan memperkuat daya saing dan pemenuhan modal inti minimum....
OJK terbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2026 untuk meningkatkan permodalan BPR. Aturan ini bertujuan memperkuat daya saing dan pemenuhan modal inti minimum....
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan masih menunggu keputusan tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang memuat hasil pembahasan bersama platform digital mengenai teknis pelaksanaan pemungutan...
OJK terbitkan POJK Nomor 6 Tahun 2026 untuk influencer keuangan. Aturan ini bertujuan meningkatkan akurasi dan integritas informasi keuangan bagi masyarakat....
Kalangan pelaku logistik dan rantai pasok mengingatkan kebijakan impor pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya pembatasan....
Pemerintah telah menetapkan UU P2SK yang mengatur pemegang saham di Bursa Efek Indonesia, termasuk Kemenkeu, BI, dan BPI, sambil menjaga independensi BEI....
Kementerian Perdagangan menerbitkan tiga Permendag yang mengatur ekspor komoditas SDA strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)....
Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan aturan baru mengenai perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce....
Sejumlah anggota legislatif telah berulang kali menyatakan dukungan untuk menjaga ekosistem pertembakauan nasional....